Kemendikdasmen Mulai Simulasi TKA SD dan SMP 2026 untuk Pemetaan Mutu Pembelajaran

Langkah simulasi Tes Kemampuan Akademik atau TKA tersebut menjadi fase awal sebelum penerapan lebih luas, sekaligus sarana uji kesiapan satuan pendidikan, peserta didik, serta pemerintah daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan instrumen asesmen baru berjalan selaras dengan kurikulum, karakter peserta didik, dan konteks sekolah di berbagai wilayah.

Uji Kesiapan Sebelum Penerapan Nasional

Dalam kerangka kebijakan evaluasi pembelajaran, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa simulasi dilakukan guna meminimalkan kendala teknis dan substantif sebelum TKA diberlakukan secara resmi pada 2026. Simulasi dirancang sebagai ajang uji coba, bukan penilaian berskala nasional yang berdampak langsung pada kelulusan siswa.

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip asesmen pendidikan yang menempatkan tes sebagai alat pemetaan, bukan seleksi. Pemerintah menilai perlu ada masa transisi agar sekolah, guru, dan siswa memahami tujuan serta mekanisme TKA sejak dini.

Fokus pada Literasi dan Numerasi

Simulasi TKA SD dan SMP menitikberatkan pada pengukuran kemampuan literasi membaca dan numerasi, dua kompetensi dasar yang menjadi fondasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Selain itu, pada jenjang SMP disiapkan pengukuran kemampuan penalaran untuk melihat kesiapan siswa menghadapi pembelajaran tingkat lanjut.

Materi yang diuji dalam simulasi disusun berbasis kompetensi, bukan sekadar hafalan. Model soal dikembangkan untuk menggambarkan situasi kontekstual sehari-hari sehingga kemampuan berpikir kritis siswa dapat terpetakan secara lebih utuh.

Kementerian menyebutkan, penyusunan instrumen simulasi melibatkan tim ahli asesmen pendidikan dan praktisi pembelajaran. Soal-soal disesuaikan dengan karakteristik jenjang dan perkembangan kognitif peserta didik, sehingga tidak memberatkan maupun melenceng dari proses belajar di kelas.

Pelaksanaan Bertahap dan Terbatas

Simulasi TKA tidak dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaannya bertahap melalui penunjukan sekolah percontohan di sejumlah daerah. Pola ini dipilih agar pemerintah memperoleh gambaran komprehensif mengenai kesiapan infrastruktur, terutama terkait pelaksanaan berbasis komputer dan ketersediaan jaringan internet.

Bagi sekolah yang mengikuti simulasi, hasil tes tidak digunakan sebagai dasar penilaian individu siswa. Data yang terkumpul menjadi bahan evaluasi kebijakan dan perbaikan instrumen sebelum TKA diterapkan secara nasional.

Pemerintah daerah dilibatkan dalam koordinasi pelaksanaan simulasi, mulai dari penjadwalan hingga pendampingan teknis di sekolah. Peran dinas pendidikan daerah dinilai krusial untuk memastikan komunikasi kebijakan berjalan efektif hingga tingkat satuan pendidikan.

Dukungan Guru dan Satuan Pendidikan

Kemendikdasmen juga menekankan pentingnya peran guru dalam menyukseskan simulasi TKA SD dan SMP 2026. Guru diharapkan memahami konsep asesmen kompetensi dan mampu menjelaskan kepada siswa serta orang tua bahwa simulasi tidak menentukan kelulusan.

Untuk itu, kementerian menyiapkan sosialisasi dan pendampingan bagi pendidik, termasuk penjelasan mengenai karakter soal dan pemanfaatan hasil asesmen. Guru diharapkan dapat menggunakan data simulasi sebagai bahan refleksi pembelajaran di kelas.

Di tingkat sekolah, kepala satuan pendidikan diminta memastikan kesiapan sarana prasarana, terutama perangkat teknologi bagi sekolah yang menerapkan simulasi berbasis komputer. Bagi sekolah dengan keterbatasan fasilitas, pemerintah membuka opsi pelaksanaan secara adaptif sesuai kondisi lapangan.

Tanggapan Pakar Pendidikan

Sejumlah pakar pendidikan menilai simulasi TKA merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran nasional. Asesmen yang dirancang berbasis kompetensi dinilai lebih relevan untuk memetakan kemampuan siswa dibandingkan tes berbasis hafalan.

Namun, pakar juga mengingatkan perlunya komunikasi publik yang konsisten agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Pengalaman kebijakan asesmen sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dapat memicu kekhawatiran orang tua dan sekolah.

Selain itu, pemerataan kualitas pelaksanaan menjadi catatan penting. Perbedaan akses teknologi dan sumber daya antardaerah harus diantisipasi agar hasil pemetaan tidak bias dan benar-benar mencerminkan kondisi riil pendidikan nasional.

Kaitan dengan Kebijakan Evaluasi Nasional

Simulasi TKA SD-SMP 2026 diposisikan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam menyempurnakan sistem evaluasi pendidikan. Kebijakan ini berdiri sejalan dengan asesmen nasional yang menitikberatkan pada pemetaan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan.

Melalui simulasi, kementerian berharap memperoleh masukan empiris mengenai desain soal, mekanisme pelaksanaan, hingga pelaporan hasil. Data tersebut menjadi dasar penyesuaian kebijakan sebelum TKA diberlakukan secara nasional pada 2026.

Hasil simulasi juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan program peningkatan mutu pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Dengan pemetaan kemampuan siswa sejak SD dan SMP, intervensi pendidikan dapat dirancang lebih awal dan terarah.

Ke depan, Kemendikdasmen menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Tahapan simulasi menjadi ruang belajar bersama untuk memastikan Tes Kemampuan Akademik benar-benar berfungsi sebagai alat pemetaan yang adil, akurat, dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.