Sari Yuliati Resmi Jadi Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar Usai Sidang Paripurna DPR

Penetapan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI menjadi sorotan nasional karena menempatkan dirinya dalam posisi strategis yang berpengaruh terhadap arah kebijakan legislatif, terutama menjelang agenda legislatif penting tahun 2026. Pencapaian ini sekaligus menegaskan peran serta perempuan dalam struktur pimpinan parlemen Indonesia. 

Perjalanan Politik dan Pengangkatan

Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui pengangkatan Sari Yuliati atas usulan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membacakan surat usulan tersebut di hadapan anggota dewan yang hadir, dan mendapat persetujuan bulat forum paripurna. 

Pengangkatan ini dilakukan berdasarkan tata tertib DPR RI, dengan mekanisme pergantian antarwaktu yang berlaku dalam aturan organisasi parlemen. Sari Yuliati menggantikan Adies Kadir dari Fraksi Golkar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan sebagai calon hakim MK. 

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam sidang menegaskan bahwa pergantian tersebut sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. “Dengan perubahan ini, diharapkan pimpinan DPR bisa menjalankan tugasnya secara optimal dalam mendukung fungsi legislatif,” ujar Saan. 

Sosok Sari Yuliati

Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T., lahir di Jakarta pada 2 Juni 1976. Ia merupakan kader politik dari Partai Golkar yang telah aktif dalam perpolitikan nasional selama lebih dari dua dekade. Sari terpilih sebagai Anggota DPR RI sejak periode 2019–2024 dan kembali dipercaya masyarakat pada periode 2024–2029, mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II yang mencakup Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, serta Kota Mataram. 

Dalam perjalanan politiknya, Sari Yuliati dikenal menjabat sejumlah posisi strategis. Di internal Partai Golkar, ia tercatat sebagai Bendahara Umum DPP Partai Golkar, sekaligus pernah menjadi Bendahara Fraksi Golkar di DPR RI. Di parlemen, sebelum diangkat sebagai Wakil Ketua DPR, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang fokus pada bidang hukum dan keamanan. 

Jejaknya di parlemen ditandai oleh peran aktif dalam sejumlah perumusan dan pengawasan kebijakan terkait penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta penguatan supremasi hukum. Selain itu, Sari juga dikenal sebagai figur yang dekat dengan konstituennya, dengan komitmen memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya di Senayan. 

Posisi Dalam Partai Golkar

Penunjukan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI juga mempertegas posisi Partai Golkar dalam struktur pimpinan DPR periode 2024–2029. Partai Golkar, sebagai salah satu partai besar di Indonesia, telah menempatkan kader-kadernya pada posisi strategis dalam parlemen, termasuk jabatan pimpinan komisi hingga posisi wakil ketua DPR. 

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan pentingnya peran kader perempuan dalam struktur partai dan pemerintahan, dengan menunjuk Sari Yuliati di posisi Bendahara Umum Golkar serta mempercayakan tugas besar di DPR RI. “Ini merupakan bagian dari komitmen partai untuk mendorong representasi perempuan di posisi strategis,” ujar Bahlil dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

Tantangan dan Agenda ke Depan

Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati akan menghadapi sejumlah agenda penting legislatif, termasuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas, pengawasan terhadap kebijakan nasional serta kebijakan anggaran negara tahun 2026. Jabatan ini menempatkannya dalam koordinasi Bidang Ekonomi dan Keuangan DPR RI, yang strategis dalam sinergi dengan pemerintahan.

Para pengamat politik menilai pengangkatan Sari sebagai sinyal pemantapan peran perempuan dalam struktur kekuasaan legislatif dan refleksi dinamika internal Partai Golkar menjelang tahun politik. Pakar politik Universitas Indonesia Dr. Ahmad Rifai menyatakan bahwa “kepercayaan besar ini menunjukkan peningkatan kualitas kader Golkar dan kerja politik yang konsisten serta dukungan terhadap peran legislatif yang inklusif.”

Namun, tantangan legislasi yang kompleks, termasuk reformasi hukum, penanganan isu-isu strategis nasional serta upaya memperkuat hubungan antar lembaga negara, menjadi agenda yang menuntut kepemimpinan yang kuat dari jajaran pimpinan DPR.