Prabowo Resmi Lantik Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) untuk Perkuat Arah Kebijakan Energi

Pelantikan anggota DEN dilakukan sebagai amanat undang-undang dan bagian dari konsolidasi kebijakan energi lintas sektor. Dewan Energi Nasional berperan merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN), menyinergikan pelaksanaan kebijakan antar-kementerian dan lembaga, serta memberikan pertimbangan strategis kepada presiden terkait pengelolaan sumber daya energi.

Pelaksanaan pelantikan berlangsung di lingkungan Istana Kepresidenan dengan dihadiri para menteri terkait, pejabat tinggi negara, serta undangan dari kalangan pemangku kepentingan sektor energi. Prosesi diawali dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara pelantikan, menandai dimulainya masa tugas anggota DEN yang baru.

Dalam struktur kelembagaannya, Dewan Energi Nasional terdiri atas unsur pemerintah dan unsur pemangku kepentingan. Unsur pemerintah mencakup menteri-menteri yang membidangi sektor strategis, seperti energi dan sumber daya mineral, keuangan, perindustrian, lingkungan hidup, serta perencanaan pembangunan nasional. Sementara itu, unsur pemangku kepentingan berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan pakar yang memiliki kompetensi di bidang energi.

Pemerintah menilai komposisi tersebut penting untuk memastikan setiap kebijakan energi nasional disusun berdasarkan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan keberlanjutan jangka panjang. DEN juga diharapkan mampu menjadi forum koordinasi yang efektif di tengah kompleksitas persoalan energi nasional.

Dari sisi kebijakan, pelantikan anggota DEN dilakukan pada momentum krusial. Indonesia tengah menghadapi tantangan kebutuhan energi yang terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan populasi. Di saat yang sama, pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca, memperluas pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa ketahanan energi menjadi bagian integral dari ketahanan nasional. Arah kebijakan energi tidak hanya menyangkut ketersediaan pasokan dan harga yang terjangkau, tetapi juga kemandirian bangsa serta daya saing ekonomi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan bahwa Dewan Energi Nasional memiliki peran strategis dalam mengawasi implementasi Kebijakan Energi Nasional agar tetap sejalan dengan perkembangan global dan kondisi domestik. Evaluasi berkala terhadap bauran energi, cadangan energi nasional, serta proyeksi kebutuhan jangka panjang menjadi bagian dari tugas DEN.

Sejumlah pengamat energi menilai pelantikan anggota DEN di awal pemerintahan baru menjadi sinyal bahwa sektor energi akan mendapat perhatian khusus. Kebijakan energi dinilai akan sangat menentukan keberhasilan agenda industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam, serta transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dari perspektif pelaku usaha, kepastian arah kebijakan energi menjadi faktor penting bagi iklim investasi. Keberadaan Dewan Energi Nasional diharapkan mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam pengembangan energi terbarukan, infrastruktur ketenagalistrikan, dan pembiayaan proyek energi jangka panjang.

Selain itu, DEN juga memiliki peran dalam merespons dinamika global, termasuk fluktuasi harga energi internasional, perubahan geopolitik, serta komitmen Indonesia dalam kerja sama energi regional dan internasional. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan diharapkan bersifat adaptif dan berbasis data.

Pemerintah menargetkan percepatan transisi energi dilakukan secara realistis dan berkeadilan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap masyarakat rentan, daerah penghasil energi fosil, serta keberlanjutan fiskal negara. Dalam konteks tersebut, Dewan Energi Nasional diposisikan sebagai lembaga yang memberikan pandangan strategis jangka panjang, melampaui siklus kebijakan tahunan.

Ke depan, anggota Dewan Energi Nasional yang baru dilantik akan mulai bekerja menyusun agenda prioritas, termasuk pembaruan dan evaluasi Kebijakan Energi Nasional, penguatan bauran energi, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Hasil kerja DEN akan menjadi salah satu rujukan utama dalam pengambilan keputusan pemerintah terkait sektor energi.

Pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik dan dialog dengan berbagai pihak dalam proses perumusan kebijakan energi. Keterlibatan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara teknokratis, tetapi juga dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif.