Daftar Resmi UMK Se-Jabar 2026 di Seluruh Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat

Penetapan upah minimum tahun depan berlangsung di tengah dinamika ekonomi nasional yang masih menghadapi tekanan inflasi, ketidakpastian global, serta kebutuhan menjaga daya beli masyarakat. Meski demikian, Pemprov Jawa Barat memastikan kebijakan ini tetap mengikuti regulasi pemerintah pusat dan mempertimbangkan kondisi riil masing-masing daerah.

Yang menarik, pemerintah provinsi menegaskan bahwa seluruh usulan UMK dari kabupaten dan kota disahkan tanpa ada perubahan angka. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap proses dialog sosial di tingkat daerah serta menjaga stabilitas hubungan industrial.

Pemerintah Resmikan UMP Jawa Barat 2026

Penetapan Dilakukan Akhir Desember

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa penetapan UMP dan UMK 2026 dilakukan sesuai jadwal nasional. Keputusan tersebut disampaikan setelah Pemprov menerima seluruh rekomendasi resmi dari bupati dan wali kota se-Jawa Barat.

Menurut Dedi, langkah ini diambil untuk menjaga konsistensi kebijakan ketenagakerjaan dan memastikan tidak terjadi kegaduhan akibat perubahan angka sepihak di tingkat provinsi.

Pemerintah daerah, kata dia, memiliki pemahaman paling langsung mengenai kondisi ekonomi, daya saing daerah, serta kemampuan dunia usaha di wilayah masing-masing.

Semua Usulan UMK Disetujui

Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada satu pun usulan UMK yang diubah. Seluruh angka yang direkomendasikan pemerintah kabupaten dan kota disahkan menjadi keputusan resmi.

Kebijakan tersebut menjadi sinyal bahwa Pemprov Jawa Barat memilih pendekatan fasilitator, bukan korektor, dalam penetapan upah minimum.

Disebut sebagai Titik Tengah

Gubernur mengakui bahwa keputusan upah minimum hampir selalu memunculkan perbedaan pandangan. Dari sisi pemerintah, besaran UMK 2026 dinilai telah berada di titik tengah karena mengikuti formula resmi dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan bahwa pengusaha dan pekerja pada dasarnya memiliki perspektif berbeda. Bagi kalangan dunia usaha, kenaikan upah sering dipandang sebagai tambahan beban biaya, sedangkan bagi pekerja, besaran upah masih dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak.

Disnakertrans Jabar: Proses Transparan dan Konsisten

Tidak Ada Rekomendasi yang Diperbaiki

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, memperkuat pernyataan gubernur. Ia memastikan bahwa seluruh UMK 2026 murni berasal dari rekomendasi resmi kepala daerah.

Menurut Kim, penetapan ini menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat hanya mengadministrasikan dan mengesahkan hasil proses yang telah berjalan di tingkat kabupaten dan kota.

Konsistensi tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa hubungan industrial di awal tahun 2026.

Kasus Kota Depok Jadi Perhatian

Salah satu daerah yang menjadi sorotan adalah Kota Depok. Kim menjelaskan bahwa Kota Depok mengajukan tiga alternatif angka UMK. Dari ketiga angka tersebut, Pemprov Jawa Barat memilih rekomendasi yang diajukan oleh Pemerintah Kota Depok.

Pilihan ini diambil karena rekomendasi pemerintah daerah dinilai telah mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan perusahaan.

Kim menyebut, perbedaan angka usulan lazim terjadi karena serikat pekerja cenderung mengajukan nilai lebih tinggi, sementara asosiasi pengusaha mengusulkan angka yang lebih rendah.

Peta UMK Jawa Barat 2026

Wilayah Industri Catat UMK Tertinggi

Berdasarkan keputusan yang ditetapkan, kawasan industri di Jawa Barat kembali mencatat UMK tertinggi. Daerah seperti Bekasi dan Karawang masih berada di posisi teratas, seiring dengan tingginya konsentrasi industri manufaktur dan biaya hidup.

Beberapa UMK tertinggi di Jawa Barat 2026 meliputi:
Kota Bekasi Rp5.992.931,93
Kabupaten Bekasi Rp5.938.885,00
Kabupaten Karawang Rp5.886.852,34

Angka tersebut membuat kata kunci umk bekasi 2026 dan umk karawang 2026 menjadi sorotan utama pencarian publik.

UMK Lebih Rendah di Daerah Nonindustri

Di sisi lain, daerah dengan aktivitas industri yang terbatas mencatat UMK lebih rendah. Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran termasuk wilayah dengan besaran UMK paling kecil di Jawa Barat 2026.

Menurut Disnakertrans Jabar, kondisi ini mencerminkan perbedaan struktur ekonomi, tingkat produktivitas, dan kemampuan dunia usaha di masing-masing daerah.

Daftar Lengkap UMK Jawa Barat 2026

Kota Bekasi Rp5.992.931,93
Kabupaten Karawang Rp5.886.852,34
Kabupaten Bekasi Rp5.938.885,00
Kabupaten Purwakarta Rp5.052.856,00
Kabupaten Subang Rp3.737.482,00
Kota Depok Rp5.522.662,00
Kota Bogor Rp5.437.203,00
Kabupaten Bogor Rp5.161.769,00
Kabupaten Sukabumi Rp3.893.201,00
Kabupaten Cianjur Rp3.338.359,18
Kota Sukabumi Rp3.192.807,00
Kota Bandung Rp4.737.678,00
Kota Cimahi Rp4.090.568,00
Kabupaten Bandung Barat Rp3.990.428,00
Kabupaten Sumedang Rp3.949.855,36
Kabupaten Bandung Rp3.972.202,00
Kabupaten Indramayu Rp2.910.254,00
Kota Cirebon Rp2.878.646,00
Kabupaten Cirebon Rp2.880.797,86
Kabupaten Majalengka Rp2.595.368,00
Kabupaten Kuningan Rp2.369.379,27
Kota Tasikmalaya Rp2.980.336,00
Kabupaten Tasikmalaya Rp2.871.874,00
Kabupaten Garut Rp2.472.227,00
Kabupaten Ciamis Rp2.373.643,46
Kabupaten Pangandaran Rp2.351.250,00
Kota Banjar Rp2.361.777,09

Dampak Penetapan UMP Jawa Barat 2026

Kepastian bagi Pekerja

Dengan ditetapkannya UMP Jawa Barat 2026, pekerja memperoleh kepastian hukum terkait batas minimum upah yang berlaku mulai Januari 2026. Kepastian ini penting untuk menjaga daya beli dan perencanaan keuangan rumah tangga.

Ruang Penyesuaian bagi Dunia Usaha

Bagi pelaku usaha, keputusan UMK memberikan dasar jelas dalam menyusun anggaran dan strategi bisnis. Pemerintah berharap kepastian ini mencegah terjadinya PHK akibat ketidakpastian regulasi.

Tantangan Pengawasan

Meski upah minimum telah ditetapkan, tantangan berikutnya adalah pengawasan pelaksanaan di lapangan. Pemerintah daerah diharapkan aktif memastikan perusahaan mematuhi ketentuan UMK sesuai regulasi yang berlaku.

Penutup

Penetapan UMP Jawa Barat 2026 dan UMK se-Jabar menegaskan arah kebijakan Pemprov Jawa Barat yang mengedepankan keseimbangan dan kepastian. Dengan menerima seluruh rekomendasi daerah tanpa revisi, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus hubungan industrial yang kondusif.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja menjadi kunci agar kebijakan upah minimum benar-benar berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.