Purbaya Ganti Pejabat Bea Cukai di Lima Pelabuhan Besar untuk Perbaiki Kinerja

Sasaran Rotasi di Lima Pelabuhan

Perombakan pejabat Bea Cukai dilakukan terutama di kantor pengawasan utama DJBC yang tersebar di pelabuhan besar nasional, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta Utara), Tanjung Emas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Batu Ampar (Batam), dan Pelabuhan Belawan (Sumatera Utara). Beberapa pejabat di lokasi tersebut telah diganti, sementara keputusan terhadap nasib jabatan sejumlah lainnya masih berdasarkan hasil evaluasi lanjutan. 

Purbaya mempertegas bahwa pergantian ini bukan hanya sekadar rotasi biasa, melainkan bagian dari restrukturisasi besar-besaran untuk memperkuat pengawasan kepabeanan dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dalam sistem pabean nasional. 

“Shock Therapy” dan Rotasi Internal

Dalam keterangannya, Purbaya menekankan bahwa perombakan dilakukan secara selektif dan berbasis evaluasi profesional, termasuk kemungkinan merumahkan beberapa pejabat yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal. “Sebagian dirumahkan, sebagian tidak, tergantung hasil evaluasi mereka malam ini,” ucap Purbaya saat memberikan penjelasan, yang menggambarkan pendekatan tegas namun mempertimbangkan proses internal. 

Alih-alih mendatangkan pejabat dari luar DJBC, Purbaya menyatakan akan mengisi posisi kosong dengan talenta dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dinilai memiliki integritas dan kapasitas untuk mengakselerasi reformasi di lingkungan Bea Cukai. 

Fokus pada Penutupan Kebocoran dan Integritas

Perombakan ini dipandang sebagai respons terhadap beragam kritik dan tantangan yang dihadapi DJBC dalam beberapa bulan terakhir, termasuk masalah kebocoran penerimaan negara dan lemahnya pengawasan di beberapa titik strategis. Menurut Purbaya, pihaknya ingin menegaskan bahwa kinerja dan integritas aparat kepabeanan harus berada pada standar tertinggi, terutama dalam konteks perekonomian nasional yang menuntut optimalisasi penerimaan negara. 

Purbaya juga menegaskan bahwa perombakan bukan hanya menyasar atas nama pergantian pejabat, melainkan juga sebagai sebuah pesan kuat untuk seluruh jajaran DJBC agar bekerja dengan komitmen tinggi dan profesionalisme. 

Tantangan dan PR Utama

Para pakar dan analis kebijakan kepabeanan mengamati bahwa langkah ini menunjukkan tekanan pemerintah terhadap lembaga pelaksana fungsi kepabeanan yang selama ini sering disebut mengalami masalah koordinasi dan akuntabilitas. Sejumlah tantangan operasional di pelabuhan besar, mulai dari penanganan barang impor hingga pengawasan nilai transaksi, dinilai membutuhkan perbaikan menyeluruh guna mengurangi praktik manipulasi nilai dan penyelundupan. 

Dalam dinamika yang sama, potensi penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi praktik under-invoicing dan penyimpangan nilai transaksi turut dibahas sebagai bagian dari strategi modernisasi pengawasan DJBC. 

Dampak dan Tindak Lanjut

Perombakan pejabat Bea Cukai hari ini menjadi momentum penting dalam agenda reformasi birokrasi di sektor fiskal dan kepabeanan Indonesia. Efektivitas pergantian ini akan menjadi sorotan publik dan pelaku usaha, terutama terkait bagaimana langkah tersebut mampu meningkatkan efisiensi pengawasan, memperkuat kepatuhan pajak dan bea masuk, serta memperbaiki citra DJBC di mata masyarakat dan dunia usaha.

Ke depan, perhatian tertuju pada hasil langkah restrukturisasi ini dan bagaimana Purbaya serta jajaran Kementerian Keuangan mengimplementasikan reformasi lanjutan untuk memastikan target penerimaan negara dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik dan standar tata kelola yang baik.