Kapolri Mutasi 85 Pati dan Pamen Perkuat Struktur Organisasi Polri

Mutasi ini tertuang dalam dua Surat Telegram (ST) Kapolri, yakni ST Nomor ST/99/I/KEP./2026 tertanggal 15 Januari 2026 untuk 53 personel dan ST Nomor ST/143/I/KEP./2026 tertanggal 22 Januari 2026 untuk 32 personel. Sebanyak 69 dari total pejabat yang dimutasi mengalami promosi serta pergeseran setara (flat). 

Penyegaran Struktur di Mabes Polri

Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mutasi jabatan merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang rutin dilakukan untuk menjamin dinamika serta profesionalisme pelaksanaan tugas kepolisian. 

Beberapa nama penting yang mengalami perubahan posisi di tingkat pejabat utama (PJU) Mabes Polri antara lain:

• Irjen Pol. Dr. Achmad Kartiko diangkat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri setelah sebelumnya menjabat Wakil Kalemdiklat.
• Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir yang semula Kapolda Papua Barat kini dipercaya sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri.
• Irjen Pol. Andi R. Djajadi dari Kapolda Sumatera Selatan diangkat sebagai Wakil Kalemdiklat Polri.
• Posisi Kapusjarah Polri kini diemban Kombes Pol. Abas Basuni, sedangkan Kombes Pol. Yudi Arkara Oktobera mengisi posisi Kepala Yanma Polri. 

Perubahan di Tingkat Kewilayahan: Tiga Kapolda Berganti

Rotasi juga terjadi di tingkat kewilayahan. Irjen Pol. Sandi Nugroho yang sebelumnya menjabat Kadivhumas Polri ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Posisi Kapolda Papua Barat kini diisi Brigjen Pol. Alfred Papare, sedangkan jabatan Kapolda Papua Tengah dipercayakan kepada Kombes Pol. Jermias Rontini. 

Selain pengisian jabatan strategis di lingkungan Mabes Polri dan tiga Pejabat Utama Daerah (Kapolda), mutasi juga melibatkan pejabat di berbagai jenjang seperti jabatan Irjen Pol (IB), Brigjen Pol (IIA), dan Kombes Pol (IIB) serta sejumlah Kapolresta dan Kapolres di berbagai daerah. 

Respons Pejabat Polri

Brigjen Trunoyudo menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dalam tubuh Polri, bukan semata perombakan, melainkan sarana pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta peningkatan kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). “Mutasi jabatan adalah hal yang rutin dan wajar dalam organisasi Polri. Ini dilakukan sebagai bentuk penyegaran, penguatan struktur organisasi, serta pembinaan karier guna memastikan pelaksanaan tugas Polri berjalan optimal dan profesional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (24/1). 

Pernyataan tersebut menjadi penjelasan resmi lembaga terhadap publik terkait alasan serta tujuan mutasi, sekaligus menjadi sinyal kepada personel yang dimutasi untuk segera menyesuaikan diri dengan amanah barunya.

Dampak dan Tindak Lanjut

Mutasi yang mencakup pengisian jabatan strategis di lingkup pusat dan daerah ini dinilai dapat berdampak pada penyegaran kepemimpinan di institusi kepolisian. Pergeseran sejumlah Kapolda, termasuk di Sumatera Selatan dan Papua, menempatkan figur baru di wilayah yang memiliki kompleksitas tugas berbeda, mulai dari penanganan keamanan regional hingga koordinasi dengan aparat pemerintah daerah.

Para pejabat yang baru menjabat diharapkan dapat mempercepat adaptasi sehingga pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik, penegakan hukum, dan kegiatan operasional kepolisian tidak terganggu. Dalam beberapa pekan ke depan, publik juga akan memantau penyesuaian dinas di lingkungan Mabes Polri pascamutasi ini, terutama berdampak pada struktur komando dan koordinasi tingkat tinggi.