Tunjangan Sertifikasi Guru 2026: Syarat Lengkap dan Skema Pencairan Bulanan

Memasuki tahun 2026, pemerintah tak hanya melanjutkan program tunjangan profesi, tetapi juga menyiapkan sejumlah pembaruan, mulai dari skema pencairan hingga penyesuaian administrasi. Perubahan ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama soal kepastian waktu cair dan syarat teknis yang harus dipenuhi guru bersertifikat.

Lantas, seperti apa gambaran lengkap kebijakan Tunjangan Sertifikasi Guru 2026? Siapa saja yang berhak menerima, bagaimana mekanisme pencairan barunya, dan apa dampaknya bagi guru ke depan? Berikut ulasan lengkapnya.

Apa Itu Tunjangan Sertifikasi Guru 2026?

Tunjangan Sertifikasi Guru atau Tunjangan Profesi Guru (TPG) merupakan hak finansial bagi guru yang telah dinyatakan profesional melalui sertifikat pendidik. Program ini menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan apresiasi atas kompetensi dan kinerja guru.

Menurut penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tunjangan profesi diberikan sebagai bentuk penghargaan sekaligus stimulus agar guru terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, TPG bukan sekadar bantuan rutin, tetapi memiliki tujuan strategis jangka panjang.

Pada 2026, fokus kebijakan tidak hanya pada besaran tunjangan, melainkan juga pada perbaikan tata kelola, transparansi, dan ketepatan waktu pencairan.

Fakta Utama Perubahan Tunjangan Sertifikasi Guru 2026

Pemerintah menyiapkan sejumlah pembaruan penting dalam pelaksanaan TPG mulai 2026. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian antara lain:

• Penyesuaian pola pencairan dari triwulanan menjadi bulanan
• Pengetatan dan sinkronisasi data melalui sistem pendidikan nasional
• Penegasan kembali syarat wajib penerima tunjangan

Mengutip informasi dari berbagai sumber kebijakan pendidikan, langkah ini dilakukan untuk mengatasi masalah klasik seperti keterlambatan pencairan, data tidak sinkron, hingga terhambatnya penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP).

Syarat Wajib Penerima Tunjangan Profesi Guru 2026

Agar Tunjangan Sertifikasi Guru 2026 bisa dicairkan, guru wajib memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis berikut ini. Setiap poin saling berkaitan dan harus dipenuhi secara lengkap.

Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik)

Sertifikat pendidik menjadi syarat mutlak. Dokumen ini diperoleh setelah guru lulus Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan menjadi bukti resmi status guru profesional. Tanpa sertifikat pendidik, TPG tidak dapat diproses meskipun syarat lain telah terpenuhi.

Memenuhi Beban Mengajar Minimal dan Maksimal

Beban mengajar ditetapkan minimal 24 jam pelajaran (JP) dan maksimal 40 JP per minggu. Jam mengajar tersebut harus:

• Dilaksanakan sesuai kurikulum
• Tercatat valid di sistem Dapodik
• Tidak tumpang tindih dengan sekolah lain

Ketidaksesuaian jam mengajar sering menjadi penyebab utama tunjangan tertunda.

Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG)

NRG diterbitkan secara otomatis setelah guru lulus sertifikasi. Nomor ini berfungsi sebagai identitas profesional guru dalam sistem nasional dan menjadi acuan utama dalam proses verifikasi penerima TPG.

Terdaftar Aktif dan Valid di Dapodik

Status keaktifan guru di Dapodik menjadi syarat krusial. Data yang harus selaras meliputi:

• Identitas pribadi
• Status kepegawaian
• Satuan pendidikan
• Beban mengajar

Ketidaksinkronan data antara sekolah dan pusat berpotensi menggagalkan pencairan.

Memiliki Surat Keputusan (SK) Mengajar

SK mengajar menjadi bukti legal bahwa guru menjalankan tugas mengajar pada satuan pendidikan tertentu. Data pada SK harus sesuai dengan yang tercantum di Dapodik dan Info GTK.

Memiliki NUPTK Aktif

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) wajib berstatus aktif dan valid. NUPTK berfungsi sebagai identitas nasional pendidik dan menjadi pintu utama integrasi data pendidikan.

Penilaian Kinerja Guru (PKG) Minimal Baik

Nilai PKG minimal “Baik” menjadi indikator profesionalisme. Guru dengan penilaian kinerja rendah, sedang, atau sedang menjalani sanksi disiplin dinyatakan tidak memenuhi kriteria penerima TPG.

Validasi Data di Info GTK

Pemeriksaan data melalui Info GTK wajib dilakukan secara berkala. Tanda merah pada Info GTK menandakan adanya data bermasalah, seperti jam mengajar kurang atau status kepegawaian tidak sesuai, yang harus segera diperbaiki.

Skema Baru Pencairan TPG Mulai 2026

Salah satu perubahan paling signifikan dalam Tunjangan Sertifikasi Guru 2026 adalah rencana pengalihan mekanisme pencairan dari sistem triwulanan menjadi bulanan.

Dari Triwulanan ke Bulanan

Selama ini, TPG cair setiap tiga bulan. Namun, dalam praktiknya, skema tersebut sering menemui kendala administratif, mulai dari keterlambatan validasi data hingga lambatnya penerbitan SKTP.

Melalui skema pencairan bulanan, pemerintah berharap:

• Proses pengawasan lebih mudah
• Alur pendapatan guru lebih stabil
• Risiko penumpukan pembayaran berkurang

Seorang pejabat di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pernah menegaskan bahwa perbaikan skema ini bertujuan memberikan kepastian hak keuangan guru tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas anggaran.

Alasan Diberlakukannya Skema Baru

Beberapa alasan utama penerapan pencairan bulanan antara lain:

1. Validasi data guru yang sering terlambat
2. Sinkronisasi Dapodik yang belum optimal
3. Proses administrasi SKTP yang memakan waktu

Dengan sistem baru, kendala tersebut diharapkan bisa ditekan secara bertahap.

Jadwal Uji Coba dan Implementasi Nasional

Pemerintah merencanakan uji coba pencairan TPG bulanan mulai Januari 2026 di sejumlah daerah percontohan. Uji coba ini akan menilai:

• Kesiapan sistem pembayaran
• Keakuratan data guru
• Kelancaran proses administrasi lintas instansi

Evaluasi hasil uji coba dijadwalkan pada pertengahan 2026. Jika hasilnya positif, pencairan TPG bulanan secara nasional ditargetkan mulai Juli 2026.

Sejalan dengan itu, penyesuaian jadwal administrasi juga dilakukan. Validasi data melalui Info GTK direncanakan dimulai Februari 2026, sehingga guru memiliki waktu cukup untuk memastikan seluruh data akurat.

Nominal Tunjangan Sertifikasi Guru 2026

Dari sisi besaran, pemerintah menegaskan bahwa nominal TPG tidak mengalami penurunan. Ketentuan yang berlaku adalah:

• Guru ASN menerima tunjangan setara satu kali gaji pokok per bulan
• Guru non-ASN yang telah inpassing menerima tunjangan sesuai gaji pokok hasil penyetaraan
• Guru non-ASN yang belum inpassing menerima tunjangan sebesar Rp1.500.000 per bulan
• Guru honorer bersertifikasi direncanakan menerima tunjangan hingga Rp2.000.000 per bulan mulai tahun ajaran 2025/2026

Skema ini disebut tetap mengacu pada kemampuan fiskal negara dan prinsip keadilan antarstatus kepegawaian.

Dampak Positif TPG Cair Setiap Bulan

Perubahan skema pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru 2026 dinilai membawa sejumlah dampak positif, baik bagi guru maupun tata kelola pendidikan nasional.

Bagi Guru

• Pendapatan lebih stabil dan teratur
• Perencanaan keuangan rumah tangga lebih mudah
• Mengurangi beban psikologis akibat keterlambatan tunjangan

Bagi Sistem Pendidikan

• Transparansi anggaran meningkat
• Akuntabilitas penyaluran tunjangan lebih terjaga
• Pengawasan penyaluran dana lebih efektif

Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan memperkuat profesionalisme guru serta menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Tunjangan Sertifikasi Guru 2026 menjadi babak baru dalam kebijakan kesejahteraan tenaga pendidik. Dengan pengetatan syarat, perbaikan tata kelola, dan rencana pencairan bulanan, pemerintah berupaya menjawab persoalan klasik yang selama ini membayangi penyaluran TPG.

Bagi guru, kunci utama agar tunjangan cair lancar adalah memastikan seluruh data valid, sinkron, dan diperbarui secara berkala. Sementara bagi pemerintah, konsistensi kebijakan dan kesiapan sistem akan menjadi penentu keberhasilan skema baru ini.

Jika seluruh rencana berjalan sesuai target, 2026 bisa menjadi momentum penting dalam memperkuat kesejahteraan guru sekaligus meningkatkan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.