PKH Tahap 1 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Resmi, Besaran Bantuan, dan Cara Cek Penerima

Pemerintah memastikan penyaluran PKH tahun anggaran 2026 sudah mulai berjalan. Bahkan, di beberapa daerah, pencairan tahap pertama dilakukan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga rentan.

Artikel ini menyajikan informasi lengkap, ringkas, dan terverifikasi seputar PKH Tahap 1 2026, mulai dari jadwal pencairan, rincian nominal bantuan berdasarkan komponen penerima, hingga panduan resmi mengecek status penerima secara online.

PKH Tahap 1 2026 Mulai Dicairkan Sejak Januari

PKH Tahap 1 tahun 2026 resmi memasuki masa penyaluran pada periode Januari hingga Maret 2026. Berdasarkan laporan pendamping sosial dan pemerintah daerah, pencairan mulai dilakukan secara bertahap sejak Senin, 12 Januari 2026.

Kebijakan percepatan ini sejalan dengan arahan Kementerian Sosial yang mendorong distribusi bantuan sosial lebih cepat, tepat sasaran, dan terukur.

Namun demikian, waktu pencairan di setiap daerah tidak selalu seragam. Penyaluran sangat bergantung pada kesiapan administrasi daerah, validasi data, serta proses verifikasi di tingkat desa dan kelurahan.

Jadwal Lengkap Tahapan PKH Tahun 2026

Penyaluran PKH tahun 2026 dilakukan secara bertahap sepanjang tahun anggaran. Berikut pembagian jadwal resminya:

• Tahap 1: Januari – Maret 2026
• Tahap 2: April – Juni 2026
• Tahap 3: Juli – September 2026
• Tahap 4: Oktober – Desember 2026

Skema pencairan ini memungkinkan keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan secara berkala guna menjaga keberlanjutan dukungan sosial.

Apa Itu PKH dan Siapa yang Berhak Menerima?

PKH merupakan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu dengan kategori penerima tertentu. Program ini tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup melalui akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Fokus utama PKH adalah keluarga dengan komponen rentan seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lansia, serta penyandang disabilitas berat. Pendekatan ini menjadi bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Besaran Bantuan PKH 2026 Berdasarkan Komponen

Nilai bantuan PKH menyesuaikan dengan komponen penerima yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga. Berikut rincian nominal bantuan PKH tahun 2026:

Komponen Kesehatan

• Ibu hamil: Rp 3.000.000 per tahun atau Rp 750.000 per tahap
• Anak usia dini (0–6 tahun): Rp 3.000.000 per tahun atau Rp 750.000 per tahap

Komponen Pendidikan

• Anak SD/sederajat: Rp 900.000 per tahun atau Rp 225.000 per tahap
• Anak SMP/sederajat: Rp 1.500.000 per tahun atau Rp 375.000 per tahap
• Anak SMA/sederajat: Rp 2.000.000 per tahun atau Rp 500.000 per tahap

Komponen Perlindungan Sosial

• Disabilitas berat: Rp 2.400.000 per tahun atau Rp 600.000 per tahap
• Lanjut usia (60 tahun ke atas): Rp 2.400.000 per tahun atau Rp 600.000 per tahap

Jika dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu komponen, bantuan akan disalurkan sesuai ketentuan akumulasi yang berlaku.

Cara Cek Penerima PKH Tahap 1 2026 Secara Online

Masyarakat dapat mengecek status penerima PKH secara mandiri melalui kanal resmi pemerintah.

Melalui Website Resmi Kemensos

1. Akses laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Isi data wilayah domisili lengkap
3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP
4. Ketik kode captcha
5. Klik tombol Cari Data

Sistem akan menampilkan status penerima, jenis bantuan, dan periode pencairan jika data terdaftar.

Melalui Aplikasi Cek Bansos

Pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos yang tersedia di Play Store dan App Store.

Pengguna perlu melakukan registrasi akun menggunakan NIK, swafoto dengan KTP, kemudian login dan memilih menu Cek Bansos untuk memantau status bantuan.

Jika Nama Tidak Terdaftar, Ini Langkah yang Bisa Dilakukan

Apabila nama tidak muncul dalam hasil pencarian, masyarakat disarankan:

• Memastikan ejaan nama dan wilayah sudah sesuai KTP
• Mengajukan pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos
• Melapor ke kantor desa atau kelurahan
• Berkoordinasi dengan pendamping PKH setempat

Pendamping sosial akan melakukan verifikasi lapangan sebelum data diperbarui dalam sistem nasional.

Transparansi Penyaluran dan Peran Digitalisasi

Digitalisasi layanan bantuan sosial memungkinkan masyarakat memantau haknya secara transparan dan real time. Pemerintah menegaskan penyaluran PKH dilakukan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial agar bantuan tepat sasaran.

Langkah ini diharapkan memperkuat efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat sekaligus menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.