Bansos PKH dan BPNT Cair Januari 2026, Ini Daftar Bantuan Berlanjut dan Dihapus

Perubahan ini menandai arah baru kebijakan perlindungan sosial nasional. Pemerintah tidak lagi hanya fokus pada pembagian bantuan tunai, tetapi mulai mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan dan digitalisasi penyaluran bansos.

Lalu, bantuan apa saja yang masih berlanjut, mana yang dihapus, dan peluang baru apa yang bisa dimanfaatkan masyarakat di tahun transisi 2026 ini? Berikut rangkuman lengkapnya.

Daftar Bansos yang Tetap Cair Mulai Januari 2026

Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan bahwa program bantuan sosial utama tetap berjalan. Fokusnya adalah perlindungan kelompok rentan dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga miskin.

PKH (Program Keluarga Harapan)

PKH masih menjadi tulang punggung bansos nasional pada 2026. Bantuan ini tetap menyasar kelompok rentan, antara lain:

• Ibu hamil dan ibu menyusui
• Anak usia balita
• Siswa tingkat SD, SMP, hingga SMA
• Lanjut usia
• Penyandang disabilitas berat

Penyaluran PKH dilakukan secara non-tunai melalui bank-bank Himbara serta PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu. Skema penyaluran bertahap tetap dipertahankan guna memastikan bantuan tepat sasaran.

BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai)

BPNT juga dipastikan tetap berlanjut. Pemerintah bahkan menyiapkan transformasi besar menuju bansos digital agar penyaluran lebih transparan dan akuntabel. Bantuan ini bertujuan menjamin ketahanan pangan keluarga miskin melalui saldo pangan yang dapat digunakan di e-warong atau mitra resmi.

PIP (Program Indonesia Pintar)

Untuk sektor pendidikan, PIP tetap tersedia sebagai jaring pengaman agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak putus sekolah. Bantuan ini mencakup kebutuhan pendidikan dasar hingga menengah.

PBI JKN

Pemerintah juga melanjutkan PBI JKN, yaitu subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Program ini memastikan akses layanan kesehatan tetap terbuka bagi kelompok rentan.

Bantuan Beras 10 Kg

Sebagai cadangan stabilisasi pangan, pemerintah masih menyiapkan bantuan beras 10 kilogram yang dikelola oleh Perum Bulog. Bantuan ini biasanya disalurkan dalam kondisi tertentu, seperti tekanan harga pangan atau situasi darurat.

BLT Kesra dan BSU Resmi Dihapus di 2026

Kabar kurang menggembirakan datang dari bantuan tunai yang bersifat temporer. Pemerintah memastikan BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak berlanjut pada 2026.

Kedua program tersebut sebelumnya diluncurkan sebagai respons terhadap krisis, seperti pandemi dan lonjakan inflasi. Karena kondisi darurat dinilai telah berakhir pada penghujung 2025, anggarannya dialihkan ke program yang bersifat jangka panjang.

Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan pemerintah bahwa bansos ke depan harus mendorong produktivitas, bukan ketergantungan. Artinya, penerima bansos diharapkan memiliki jalan keluar untuk mandiri secara ekonomi.

Peluang Modal Usaha Rp5 Juta Lewat Program PPSE

Sebagai pengganti bantuan tunai sementara, Kemensos meluncurkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Program ini menjadi peluang besar bagi KPM yang siap “lulus” atau graduasi dari bansos.

Melalui PPSE, pemerintah memberikan hibah modal usaha hingga Rp5.000.000 dengan ketentuan:

• Terdaftar dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional)
• Telah menerima bansos PKH atau BPNT lebih dari lima tahun
• Berusia produktif dan memiliki rencana usaha atau usaha kecil yang sedang berjalan
• Bersedia mengundurkan diri dari kepesertaan bansos setelah dinilai mandiri

Menurut penjelasan resmi Kemensos, PPSE dirancang untuk menciptakan siklus positif: bansos menjadi batu loncatan, bukan tujuan akhir. Dengan pendampingan yang tepat, KPM diharapkan bisa naik kelas menjadi pelaku usaha mikro yang berkelanjutan.

Bansos Digital dan Pemanfaatan AI Mulai Pertengahan 2026

Salah satu terobosan paling signifikan di 2026 adalah digitalisasi penyaluran bansos. Pemerintah menyiapkan sistem berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memvalidasi data penerima dan memantau penyaluran secara real time.

Tujuan utama sistem ini meliputi:

• Mencegah penerima ganda
• Menutup celah penyelewengan dan praktik korupsi
• Memastikan bantuan tepat sasaran
• Mendorong perputaran ekonomi lokal melalui uang digital

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari reformasi besar perlindungan sosial yang lebih transparan dan adaptif terhadap teknologi.

Cara Cek Status Kepesertaan Bansos Terbaru

Dengan adanya pemutakhiran data, ratusan ribu KPM berpotensi dinonaktifkan karena dinilai sudah mampu. Oleh karena itu, masyarakat diimbau rutin mengecek status kepesertaan bansos.

Pengecekan bisa dilakukan melalui:

• Situs resmi: cekbansos.kemensos.go.id
• Aplikasi Cek Bansos di Play Store

Pastikan data kependudukan dan informasi ekonomi dalam DTSEN selalu diperbarui agar tidak bermasalah saat penyaluran.

2026 Jadi Titik Balik Bansos Nasional

Tahun 2026 bukan sekadar kelanjutan program bantuan sosial, melainkan titik balik menuju sistem perlindungan sosial yang lebih berkelanjutan. Bansos PKH dan BPNT cair Januari 2026 tetap menjadi pengaman, sementara program seperti PPSE membuka jalan baru menuju kemandirian ekonomi.

Bagi masyarakat yang masih memenuhi kriteria, menjaga validitas data adalah kunci. Sementara bagi yang siap berkembang, peluang modal usaha Rp5 juta patut dimanfaatkan sebelum kuota terpenuhi.